LIberalisme

By: Angga Reja Fadlie

An International Relation Student

Mulawarman University, Samarinda

A. Asumsi Dasar Liberalisme

• Prefensi negara merupakan penentu kunci perilaku negara. Prefensi ini akan berbeda satu dengan negara yang lain, tergantung faktor-faktor seperti budaya, sistem ekonomi atau sistem pemerintahan.
• Interaksi negara tidak terbatas pada politik (high politic) tetapi juga ekonomi (low politic), baik melalui perusahaan -perusahaan dagang, organisasi maupun individu
• Ada banyak kesempatan untuk bekerja sama dan pandangan yang lebih luas akan kekuasaan, seperti modal.
• keuntungan absolut bisa dicapai melalui kerjasama dan ketergantungan. Dengan itulah perdamaian dapat dicapai.
• Diantara liberalis, ada banyak perbedaan pandangan tentang beragam isu, seperti sifat manusia, penyebab perang, penempatan level analisa antara individu, negara dan institusi nasional/internasional.
• Inilah yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang penyebab konflik dan penentu perdamaian.

 B. Tokoh Liberalisme

• Richard Cobben (Human Nature)

Penyebab konflik : Intervensi negara secara domestik dan internasional menggangu tatanan alami.

Penentu perdamaian : Kebebasan individu, perdagangan bebas, kemakmuran, dan saling ketergantungan.

• Woodrow Wilson (The State)

Penyebab konflik : Sifat tidak demokratis dalam politik internasional; khususnya kebijakan luar negri dan

perimbangan kekuasaan.

Penentu Perdamaian : Hak menentukan nasib sendiri, pemerintah terbuka terhadap opini politik dan keamanan kolektif.

• JA. Hobson (The Structure of System)

Penyebab konflik : Sistem perimbangan kekuasaan.

Penentu perdamaian : Pemerintahan dunia dengan kekuasaan untuk menengahi dan memaksakan keputusan.

C. Bentuk Bentuk Liberalisme Menurut Robert Jackson & George Sorensen

• Liberalisme Sosiologis
• Liberalisme Interdepedensi
• Liberalisme Institusional
• Liberalisme Republikan

a. liberalisme sosiologis

      HI tidak hanya mempelajari hubungan antar pemerintah, tetapi juga hubungan antar individu, kelompok dan masyarakat swasta. Hubungan non-pemerintah lebih bersifat kooperatif dibanding hubungan pemerintah. Dunia dengan jumlah transnasional yang besar akan lebih damai.

b. liberalisme interdepedensi

      Modernisasi meningkatkan tingkat interdepedensi antar negara. Aktor transnasional semakin penting, kekuatan militer adalah instrumen yang kurang berguna dan kesejahteraan menjadi tujuan dominan negara-negara, bukan keamanan.

      Interdepedensi kompleks menunjukan Hubungan Internasional yang lebih damai.

c. liberalisme institusional

      Institusi internasional memajukan kerjasama antar negara. Institusi mengurangi masalah yang berkenaan dengan ketidak percayaan antar negara dan mengurangi rasa ketakutan satu sama lain.

d. liberalisme republikan

      Negara-negara demokratis tidak berperang satu sama lain. Hal ini disebabkan budaya dalam negri yang menyelesaikan konflik secara damai, tergantung pada nilai-nilai moral bersama dan pada hubungan kerjasama ekonomi dan interdepedensi yang saling menguntungkan.

D. Bentuk Bentuk Liberalisme Menurut Timothy Dunne

•  Liberal Internasionalisme
• Idealisme
• Liberal Institusionalisme

a. liberal internasionalisme

      Tatanan alami diKORUPSI oleh pemimpin-pemimpin negara yang tidak demokratis dan menjalan kan kebijakan yang usang, seperti perimbangan kekuasaan  (balance of power).

      Kontak antar masyarakat dunia, melalui perdagangan dan perjalanan, akan memfasilitasi hubungan internasional

b. idealisme

      Meskipun ada persamaan antara liberal internasionalisme dengan idealis tentang kekuatan opini publik dunia, keduanya berbeda dalam hal pembentukan tatanan dunia.

      Bagi idealis, kebebasan negara adalah bagian dari masalah hubungan internasional dan bukan bagian dari solusinya. Ini didasarkan pada 2 hal:

       1. Kebutuhan untuk meningkatkan perdamaian  dan membangun dunia yang lebih baik.

       2. Negara harus menjadi bagian dari organisasi internasional dan diikat dengan aturan dan normanya.

     Ide sentral idealisme adalah pembentukan organisasi internasional untuk memfasilitasi perubahan damai, pelucutan senjata, arbitrase dan paksaan (dalam beberapa hal).

c. liberal institusionalisme

      Aliran ini melihat pada fungsi-fungsi yang tidak bisa dijalan kan oleh negara. Fokus pada aktor-aktor baru, seperti korporasi internasional, organisasi non pemerintah dan pola-pola baru dalam interaksi, seperti saling ketergantungan dan intergrasi.